Partai Demokrat mulai mewacanakan poros keempat menghadapi pemilihan presiden 2014. Partai Hanura bereaksi menanggapi wacana tersebut.

Wasekjen Hanura Kristiawanto mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan semua poros yang ada. Hingga kini Hanura masih dalam proses penjajakan untuk berkoalisi.
"Termasuk penjajakan dengan Poros keempat," ujar Kristiawanto ketika dihubungi, Minggu (27/4/2014).

Hanura, kata Kristiawanto,  akan memutuskan koalisi itu dalam forum Rapimnas yang digelar dalam waktu dekat, sebagaimana ketentuan AD/ART partai.

"Suara Rapimnas adalah suara yang konstitusional dan legitimed," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Johny Allen Marbun, menegaskan partainya sangat bisa untuk mengajukan calon Presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2014 dengan membentuk poros tandingan, poros keempat koalisi partai politik.

"Sangat bisa kami bentuk poros keempat. Perolehan kursi Demokrat di DPR 70 orang dan tinggal butuh sekitar 52 kursi Dewan untuk mengajukan Capres-Cawapres," kata Johny usai menghadiri rapat dengan DPD 1 Demokrat di kediaman SBY Puri Cikeas Bogor Jawa Barat, Minggu (26/4/2014), malam.

Di tempat yang sama, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui muncul gagasan dari para ketua DPD Demokrat untuk membuat poros keempat sehingga Demokrat dengan mitra koalisi bisa mengajukan capres dan cawapres di Pilpres. "Itu saran ketua DPD dan didengar oleh Pak SBY," kata Syarief.

Peneliti dari Pusat Litbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Ahmad Najib Burhani, menegaskan negara akan semakin terlibat menjadi hakim dalam penentuan keyakinan/kelompok jika Prabowo Subianto nanti terpilih jadi Presiden RI.

"Kita harapkan ke depan kaum minoritas mendapatkan harapan yang lebih cerah. Kecuali presidennya berasal dari yang saya sebut tadi (Prabowo) maka akan bahaya terhadap komunitas minoritas yang akan datang," kata Najib dalam Talk Show DPD RI bertopik "Peta Politik di Senayan PascaPemilu" di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Najib mengutip "Manifesto Perjuangan Partai Gerindra" dalam bidang agama "Pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama".

Lalu apa konsekuensi manifesto ini jika Prabowo terpilih jadi Presiden? Menurut Najib maka peran negara akan semakin terlibat dan menjadi hakim dalam penentuan keyakinan/kelompok keagamaan yang ortodok (benar) dan heterodok (sesat) di Indonesia.

"Dia bisa bergerak melampaui SBY dalam intervensi keyakinan keagamaan," kata Najib.
Menurut Najib kelompok yang senang dengan ini adalah kelompok sekarang yang menjadi mainstream atau sering mengklaim mewakili suara mayoritas seperti MUI, FPI, dan FUI.
"Jika mengikuti logika ini maka partai berideologi Islam seperti PPP, PKS, dan PBB akan bergabung dengan Gerindra," kata Najib.

Forum Koalisi Politik Islam bersiasat membangun dua skenario, merapatkan barisan partai berbasis Islam untuk membangun poros baru dengan mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri, terlepas dari poros Jokowi dan Prabowo.

"Tapi, ada skenario juga bahwa Islam harus dalam posisi penting untuk calon wakil presiden. Kalau pun harus, maka koalisinya partai Islam beririsan dengan partai nasionalis yang sudah ajukan calon presiden," ujar Ketum PB HMI MPO, Puji Hartoyo Abubakar di Jakarta, Jumat (18/4/2014).

Puji mengaku sudah dua kali mewakili PB HMI MPO mengikuti rapat dalam forum tersebut. Pertama pada Senin pekan ini bertempat di Kemang, Jakarta Selatan, kedua, bertempat di rumah almarhum pengusaha Muslim, Hasyim Ning di Cikini, Kamis (17/4/2014) malam.

Namun, dalam rapat semalam, sambung Puji, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN, Amien Rais, yang dituakan tak membuka obrolan sama sekali soal figur dan langkah konkrit apakah membangun poros baru atau harus berafiliasi ke mana.

Amien yang memimpin rapat dan mendapat porsi berbicara sampai 15 menit itu, lebih membicarakan bahwa posisi umat Islam baik dari parpol dan ormas Islam, mampu berperan strategis dalam peta Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Menurut Puji, dari sekian wakil partai Islam yang hadir beberapa ada yang tegas mendukung terbangunnya poros partai Islam, ada yang masih menunggu pertimbangan DPP, dan sudah menjurus tapi belum tegas soal poros partai Islam.

"PKS semalam sudah mulai lebih fokus ke titik koalisi. PKB masih mengambang, menimbang maslahat dan mudharatnya koalisi, dan akan membawa ke DPP. PPP masih mengambang, dan elitnya mau berkoalisi dengan partai nasionalis, tapi akar rumputnya prokoalisi partai Islam. PAN condong koalisi, dan PBB eksplisit koalisi partai Islam," sambungnya.

Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Gita Wirjawan tidak mempermasalahkan konvensi partai itu berhenti di tengah jalan lantaran hasil hitung cepat (quick count) yang tidak mencapai 10 persen perolehan suara.

"Saya menerima apapun keputusan konvensi. Pengabdian untuk rakyat dan bangsa tetap jalan," katanya di Jakarta, Selasa.

Menyusul pernyataan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie yang mengusulkan konvensi dihentikan dan pernyataan Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan soal tak berlanjutnya konvensi, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Assegaf mengatakan bahwa konvensi telah berakhir.

Dari 11 nama peserta konvensi, Partai Demokrat belum sempat memilih siapa yang menjadi bakal capres dari partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Gita mengatakan sejak awal dirinya percaya bahwa Yudhoyono akan memilih siapa pun yang terbaik berdasarkan pertimbangan rasional objektif.

"Saya ikhlas dan menerima apapun keputusan. Bagi saya pengabdian kepada rakyat dan bangsa akan terus jalan, banyak caranya," kata Gita.

Sebelumnya Gita pada sebuah diskusi di Jakarta, Senin (14/4) di Jakarta usai tampil dalam diskusi yang dipandu musisi Glenn Fredly dan Tompi juga sudah menerima konvensi yang berhenti itu.
Jabatan Menteri Perdagangan yang telah dilepaskannya karena tak ingin ada benturan kepentingan dengan aktivitas konvensi juga tak disesali oleh Gita.

Saat ini Gita mengemban amanah sebagai Ketua Umum Barisan Indonesia (Barindo), sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Di era kepemimpinannya saat ini, bulutangkis Indonesia kembali meraih kejayaannya dengan membawa pulang beberapa gelar bergengsi.

Menurut Gita, jika dirinya menginginkan jabatan, kursi Menteri Perdagangan tentu tak dilepaskan apalagi tak ada larangan peserta konvensi masih menjabat sebagai menteri atau jabatan publik lainnya.

Gita berharap keputusan mengakhiri konvensi ini bisa disampaikan kepada dirinya dan 10 peserta konvensi lainnya secara resmi apalagi yang mengundang dirinya untuk berpartisipasi dalam konvensi adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya menunggu pemberitahuan resmi dari komite," kata Gita.
Selain Gita, 10 peserta konvensi lainnya adalah Irman Gusman, Hayono Isman, Anies Baswedan, Ali Masykur Musa, Dino Patti Djalal, Dahlan Iskan, Pramono Edhie Wibowo, Marzuki Alie, Sinyo Harry Sarundajang, dan Endriartono Sutarto.(rr)

Seorang pelajar kelas XI di salah satu SMK di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, ditangkap tim cyber crime Polda Jawa Timur di Sangatta. Ia diduga membobol rekening kas dua perusahaan besar yang berkedudukan di Jawa Timur dan Yogyakarta, via aktivitas di internet alias hacking.

Penangkapan dilakukan tanggal 2 April 2014 lalu di Sangatta. Namun Tribun Kaltim (Tribunnews.com Network) baru mendapatkan informasi dari keluarganya yang resah terkait proses hukum yang dijalani pelajar laki-laki berusia 16 tahun, berinisial AD tersebut.

Kakak tersangka, MA, Selasa (15/4/2014), mengatakan beberapa polisi dari tim cyber crime Polda Jatim didampingi beberapa personel Polsek Sangatta telah mengamankan adiknya tanggal 2 April lalu. AD lalu dibawa ke Surabaya untuk proses hukum lanjutan.

MA mengatakan adiknya tidak memiliki komputer atau laptop di rumah. AD juga tidak pernah belajar komputer secara formal. Saat ini di SMK ia juga mengambil jurusan teknik mesin. Ia pun sangat yakin adiknya bukan bagian jaringan internasional karena skala aktivitasnya yang terbatas.

Salah satu faktor yang memungkinkan AD menguasai komputer adalah sejak kelas I SMP ia sudah bekerja paruh waktu sebagai penjaga warnet di dekat rumahnya.

"Mungkin dia jadi semakin pintar main komputer karena sambil belajar di sela menjaga warnet," kata MA.

Ayah dan ibunya kompak mengatakan belum bisa memberikan komputer atau laptop untuk anaknya. Hal ini karena ayahnya bekerja sebagai ojek antar jemput anak sekolah.

MA menjelaskan, dalam pemeriksaan awal di Sangatta maupun pemeriksaan lanjutan di Polda Jatim terungkap bahwa AD membobol rekening kas dua perusahaan besar.

"Adik saya mengakui memang berhasil membobol rekening itu, karena proteksinya mudah ditembus," katanya. Namun ia tidak mengambil uang dalam jumlah yang banyak.

"Dari pihak pelapor mengatakan uang di rekening perusahaan itu mencapai Rp 30 miliar. Namun adik saya total mengambil Rp 7 juta. Dia mengambil sedikit-sedikit untuk membayar game online. Katanya hanya mengambil Rp 100.000. Namun dilakukan beberapa kali," katanya.

"Kalau adik saya berniat memperkaya diri, pasti sudah diambil banyak," katanya. Bahkan pihak keluarga siap untuk mengembalikan kerugian perusahaan senilai Rp 7 juta tersebut.

"Kami sebenarnya berharap masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Kalau bisa, janganlah anak saya ditahan di Surabaya. Cukuplah diproses di Sangatta. Karena dia masih 16 tahun. Kami juga siap mengembalikan nilai kerugian perusahaan," katanya.